 Sebelum internet melanda Indonesia. penerbitan berkala kerapkali menjadi satu-satunya sumber resmi berbagai instansi pemerintah. Dan, sampai kini pun hampir tiap lembaga Pemerintah di tingkat Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah memiliki penerbitan berkala tersebut. Penerbitan tersebut dapat dikatakan berkala karena tempo-tempo terbit, tempo-tempo tidak.
Sewaktu masih menjadi wartawan kira-kira lima belas tahun lalu, saya pernah diundang bagian kehumasan sebuah departemen. Isi undangan menghadiri lokakarya penerbitan majalah berkala di departemen tersebut. Semua biaya akomodasi dan transportasi bahkan diberikan honor segala untuk sebuah lokakarya yang berlangsung tiga hari, berangkat Jumat pulang Minggu. Tempatnya pun bolehlah. Di sebuah resor di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Beberapa teman wartawan yang kerap meliput di departemen tersebut ternyata juga ikut serta lokakarya tersebut. Kami berangkat bersama dengan kendaraan yang disewa khusus untuk kami, para wartawan. Usai shalat, Jumat kami meluncur naar boven. Sesampai di resor, tentu saja, kami tak langsung mengikuti kegiatan lokakarya. Kami beristirahat dulu.
Acara lokakarya kabarnya baru akan dibuka nanti malam setelah makan malam dan ramah tamah. Acara nanti malam hanya pembukaan semata oleh Kepala Humas yang mewakili Bapak Menteri. Katanya kegiatan lokakarya baru akan berlangsung keesokan pagi sekitar pukul 10-an, kata salah seorang staf Humas Departemen yang mengundang kami.
Singkat kata, keesokan pagi, usai makan pagi yang berlangsung sampai pukul 10 lewat kami masih disilakan berisitirahat sejenak. Dan, istirahat sejenak ini sampai dengan makan siang. Kami para wartawan bertanya-tanya kapan lokakarya dimulai. "Nanti setelah makan siang," kata salah seorang staf Humas Departemen tersebut.
Tentu saja kami bosan menunggu. Beberapa rekan berinisiatif meminjam kendaraan untuk berputar-putar di kawasan Puncak. Boleh juga gagasan ini. Maka jadilah kami menikmati pemandangan dan berbelanja ala kadarnya serta kembali sekitar waktu makan siang. Lantas kapan lokakarya dimulai? Katanya sehabis makan siang. Semua bahan lokakarya sedang digandakan. Kami diminta beristirahat lagi seusai makan siang.
Akhirnya sore pun tiba. Kami dikumpulkan di sebuah aula. Di meja tampak tumpukan kertas yang saya duga bahan lokakarya. Sembari ditawari minuman hangat dan camilan, salah seorang staf Humas Departemen tersebut membuka kegiatan lokakarya tersebut. Panjang lebar dia menggambarkan rencana penerbitan majalah berkala Departemen tersebut. Sampai akhirnya, dia memberikan kesempatan kepada kami para wartawan memberikan masukan.
Kami benar-benar tidak tahu harus memberikan komentar apa pun. Bahan yang tadi dibagikan kepada kami sudah dibaca tuntas sampai persis titik komanya. Karena kami memang tak tahu harus bicara apa pun, akhirnya tak seorang pun di antara kami berkomentar. Dan, staf Humas Departemen tersebut dengan segera mengistirahatkan acara dengan beralasan memberikan waktu kepada kami untuk berdiskusi sejenak di luar agenda lokakarya. Dia berharap setelah itu kami dapat memberikan masukan.
Sampai makan malam pun tiba, tak ada satu pun di antara kami, para wartawan, yang tahu hal yang perlu disampaikan dalam lokakarya ini. Hal itu kami sampaikan terus terang kepada staf Humas Departemen tersebut yang tadi membuka dan memimpin acara lokakarya tersebut. "Tak perlu kuatir jika tak ada satu pun masukan dari Bapak-bapak wartawan, kami kan sudah menyiapkan perencanaan penerbitan. Nanti sesampai di Jakarta kan kita bisa berdiskusi lagi," katanya dengan tenang. Jadi? "Ya, nanti setelah makan malam, acara lokakarya ini kita tutup saja."
Nah, lima belas tahun kemudian, saya membaca sebuah blog berjudul e-Government yang Abai Komunikasi Online yang ditulis oleh seorang teman baik saya, Nukman Luthfie. Begini isinya:
Ketika diundang oleh Badan Informasi dan Komunikasi (BIP) Partai Golkar untuk menjadi salah satu pembicara di seminar nasional mengenai e-Government, saya sempat ragu. Topik apa yang harus saya bawakan? Bukankah e-gov bukan hal baru? Apalagi selain saya, yang diundang sebagai pembicara adalah guru besar UGM, Gubernur serta Walikota. Namun karena panitia mengatakan bahwa mereka membutuhkan suara baru dari praktisi yang justru belum pernah bicara soal e-gov, saya akhirnya menyatakan setuju dan langsung melakukan riset kecil.
Hasil riset kecil itulah yang saya paparkan tadi pagi di kantor pusat Partai Golkar di Slipi, Jakarta.
Pertama, Indonesia secara berturut-turut masuk peringkat memalukan di kancah global. Hasil riset Universitas Waseda menunjukkan, Indonesia “dengan bangga” duduk di peringat 29 selama 2006 dan 2007, kalah dari Filipina, Brunei, bahkan Afrika Selatan!
Ada enam kriteria yang digunakan untuk pemeringkatan tersebut. Yakni Network Preparedness, Required Interface-Functioning Application, Management Optimization, Homepage /portal situation, CIO, Promotions of e-Government. Meski demikian, untuk masing-masing kategori pun Indonesia tidak masuk 10 besar.
Saya sudah banyak membaca komentar sinis bahwa e-gov itu proyek korupsi, menghabiskan miliaran rupiah tapi hasilnya hanya tampilan web yang dikerjakan asal-asalan. Maka suara itu juga yang saya sampaikan di depan kader muda Golkar. Namun karena yang mengundang adalah badan yang bertanggungjawab terhadap informasi dan komunikasi, maka saya juga menelaah e-gov dari sisi komunikasi.
Maka, hal kedua yang saya sampaikan adalah: e-gov boleh saja dibangga-banggakan oleh para gubernur atau kepala daerah, namun setelah saya riset kecil, hampir semua portal e-gov memiliki cita rasa desain yang sama! Yakni desain web generasi bahula, yang terbagi atas tiga kolom, persis desain Detikcom yang tidak berubah sejak 1998, dengan warna-warna pucat. Sangat tidak menarik untuk dipandang, apalagi dijelajahi! Maka, saya menduga (tanpa dukungan data statistik) lebih dari 70% pengunjung hengkang begitu melihat halaman pertama.
Ketiga, portal e-gov tidak mengerti bahasa komunikasi. e-Gov sesungguhnya ditujukan untuk tiga segmen yang berbeda. Yakni sesama pemerintah (G2G), penduduk (G2C) dan kalangan bisnis (G2B). Setiap segmen memiliki karakteristik masing-masing. Celakanya, e-gov Indonesia berbicara dengan bahasa yang sama kepada ketiga audience tersebut. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh pemerintah New York maupun singapura.
Kedua pemerintahan itu tahu, bahwa masing-masing audience membutuhkan fitur dan cara komunikasi yang unik. Itu sebabnya, begitu masuk ke portal e-gov Singapura maupun New York, pengunjung disediakan menu sesuai dengan audiencenya (government, citizen & residence, business, non-residence). Begitu masuk ke masing-masing menu, Anda akan merasakan betapa banyaknya fasilitas online yang dipersembahkan untuk pengunjung. Tidak heran jika mereka berdua selalu berada di posisi satu dan dua e-gov terbaik dunia.
Maka di akhir presentasi saya berpesan kepada yang hadir di seminar itu agar mereka berperan aktif menyadarkan walikota, gubernur dan lembaga lain, jika ingin membangun e-gov yang berhasil, jangan hanya memperhatikan faktor IT, infrastruktur, tetapi juga SDM, komunikasi dan pemasaran. Singapura dan New York sudah memberikan contoh yang menawan di bidang e-gov.
Dikutip dari : Nukman Luthfie
Selesai membaca blog tersebut saya kontan teringat dengan cerita saya tentang lokakarya yang ditulis sebelumnya. Apakah yang kita harapkan sebagai hasil kerja para birokrat yang memang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola suatu media komunikasi? Baik hal itu pembuatan situs internet yang dikenal dengan istilah mentereng e-gov saat ini maupun pelaksanaan penerbitan berkala. Semua dilakukan dalam semangat yang sama dan dalam ketidakpahaman yang sama.
Lantas kalau Pak Nukman ini muring-muring melihat penampilan situs berbagai Lembaga Pemerintahan Republik Indonesia, ya, apa mau dikata: Memang itulah kerja maksimal para Pengelola Negara yang dicapai. Tak jauh beda dengan cara mereka mengelola banjir, kebakaran hutan, berncana alam, pengangguran, kasus korupsi BLBI, dan sebagainya.
Saya cuma berangan-angan kapan lagi mendapat undangan lokakarya. Bisa saja kan kali ini diselenggarakan lokakarya bertema: Perencanaan dan Restorasi Situs e-Gov. Barangkali saja. Namanya barangkali kan tentunya masih angan-angan. Sebagaimana juga banyak pihak yang mengangankan keberadaan Situs e-Gov dapat benar-benar berfungsi sebagai saluran komunikasi para pihak (stakeholders): Masyarakat, Politisi, Birokrasi Pemerintah Daerah, dan jangan lupa, para pengusaha dan investor. Jangan sampai mereka yang berniat menanamkan modal mebuka usaha di suatu daerah malah disulitkan dengan ketiadaan informasi mutakhir yang memadai.
Nah, sekali lagi, yang bernama impian itu toh sesuatu yang tidak terlarang. Apalagi untuk sesuatu yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.
Pak Nukman, blog Anda telah benar-benar membawa saya ke lima belas tahun lampau. Sesuatu yang semestinya sudah saya lupakan.
Avian Dewanto
| |
